DISKON PAJAK UNTUK ZAKAT

Desain Image By Syawal

Oleh: Syawaluddin.

Sebagai Bangsa berdaulat dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia memiliki berbagai sumber daya yang menghidupkan negeri ini. Kekeyaan alam menjadi lahan potensial untuk Negara menarik pajak sebagai bayaran untuk negara guna memberi perimbangan dalam pembangunan negara.

Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum yang menjadi induk akan kewajiban pajak adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Dari penjelasan paragraph di atas dipahami bahwa pajak dipungut dengan paksaan yang diatur dengan undang-undang. Pemaksaan disini bertujuan untuk keberlangsungan pembiayaan Negara dari dana pajak.

Pajak yang dikenakan di Indonesia sangat beragam dan bermacam-macam jenis mulai dari pajak penghasilan, pajak tambang, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Migas dan Pajak Ekspor, disetiap daerah (Provinsi dan Kabupaten) juga dikenal dengan pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Bea Balik nama. Tarif pajak pun sangat beragam mulai dari 5 % sampai dengan 35 % sesuai dengan presentase nilai pendapatan kena pajak.

Besarnya persentase nilai kena pajak membuat pendapatan pajak menacapai angka yang sangat fantastis. Itupun masih banyak yang belum menunaikan pajak secara benar. Tahun 2016 pendapatan pajak mencapai Rp.1.105 Triliun walaupun tidak mencapai target yang telah diteapkan sebesar Rp. 1335 Triliun. Pencapaian ini telah dimasukkan pendapatan dari program Tax Amnesty yang luncurkan pemerintah tahun 2016 lalu.

Pajak dan Zakat

Pajak adalah sebuah ketetapan negara bagi wajib pajak yang berdasarkan undang-undang sedangkan zakat adalah kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Kesamaan dari keduanya adalah sama-sama pungutan yang diwajibkan dengan paksaan, argumentasi kesamaan tersebut bukan berarti menyamakan zakat dengan pajak. Keduaya juga memiliki perbedaan yaitu peruntukannya dari pajak untuk pembangunan negara sedangkan zakat peruntukkan sesuai dengan asnaf atau penerima zakat yang tercantum dalam surah at Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, gharim, ibnu sabil, fiabilillah, muallaf dan budak.

Berbicara umur, zakat jauh lebih tua dari pajak. Zakat zaman dahulu sudah menjadi foundasi keuangan negara-negara Islam. Lembaga pengelola zakat menjadi standar perbannkan dalam memajukan ekonomi ummat. Besaran pungutan zakat lebih kecil dari pada pajak di Indonesia. Angka 2,5 % menjadi standar pungutan zakat dari nishab (ukuran atau batas terendah) 85 gram emas. Hanya untuk zakat pertanian dan rikaz (harta terpendam atau harta karun) yang mecapai 10% dan 20 %.

Eksistensi zakat telah dibuktikan oleh sejarah Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan sekarang. Penerima atau asnaf zakat dapat dijabarkan sesuai dengan kaedah-kaedah fiqih yang dianalisa secara ketat oleh alim ulama. Zaman Rasulullah SAW dan para Sahabat zakat menjadi sumber kekuatan Islam terutama dalam menanggulangi kemiskinan umat masa itu. Sehingga tujuan dari zakat sebagai sebuah alat untuk memakmurkan rakyat dapat dicapai.

Diskon Pajak

Zakat sebagai pengurang pajak merupakan isu yang selalu dilontarkan dan diperjuangkan. Dimensi dunia dan dimensi akhirat adalah manifestasi dari isu tersebut. Idealnya wajab pajak tidak lagi membayar zakat setelah membayar pajak, artinya zakatnya telah masuk dalam persentase pajak sebanyak 2,5 %. Misalkan wajib pajak membayar pajak 15 % maka 2,5 % sudah masuk dalam 15 % sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersisa 12,5 % saja.

Adanya pengurangan jumlah pajak yang dibayarkan karena dibarengi dengan berzakat. Disinilah manifestasi dua dimensi yaitu dunia dan akhirat, taat kepada pemerintah melalui pajak dan taat kepada agama melalui zakat. Persentase wajib pajak bisa saja dirubah-ubah oleh pemerintah akan tetapi persentase zakat sudah menjadi ketetapan yang tidak dapat diubah lagi.

Wajib pajak terkadang merasa berat dengan besarnya persentase pajak yang berlaku dan hanya ingin berzakat saja tanpa membayar pajak. Persoalan ini berkembang sehingga menjadi analisa yang terkadang bias dikalangan masyarakat agamis. Lalai dalam berzakat menjadi dosa yang kelak hari akhirat harus dipertangungjawabkan sedangkan lalai dalam membayar pajak akan mendapat sanksi pemerintah saja.

Dengan tidak menyamakan zakat dan pajak. Zakat sebagai Pengurangan Pajak layak untuk diperjuangkan seperti yang dilakukan oleh senator Aceh Ghazali Abbas Adan di Senayan.  Banyak kalangan baik akademisi, eksekutif dan kaum agamis menseminarkan persoalan ini guna mencari sebuah formulasi yang tepat dalam sehingga zakat menjadi pengurang pajak bukan saja menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Karena syarat zakat berbeda dengan perpajakan.

Selama ini setiap masyarakat yang menyetorkan zakatnya ke amil resmi pemerintah seperti Baitul Mal atau Baznas maka akan diberikan tanda bukti setoran zakat, dan tanda bukti setoran ini dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dalam pengisian formulir SPT tahunan. Namun kurangnya sosialisasi sehingga wajib pajak banyak tidak mengetahui akan hal ini padahal sudah berlaku sejak tahun 2001.

Mengutip tulisan mantan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin bahwa jika kita belum berhasil memperjuangkan zakat sebagai pengurang pajak, maka zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak jangan disia-siakan.

(Penulis adalah penyuluh dan Pengumpul ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh)